Data dan informasi geospasial sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan baik di pusat maupun di daerah. Untuk menata dan membangun wilayah agar sesuai dengan yang diharapkan, diperlukan data dan informasi geospasial yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Badan Informasi Geospasial sebagai penyelenggara dan pembina informasi geospasial mendorong instansi baik di pusat maupun di daerah dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik untuk mengacu kepada Informasi Geospasial Dasar BIG dalam kerangka "one map policy"(kebijakan satu peta).

Dalam rangka membangun dan menata wilayah Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu, 26 Maret 2014 di Pendopo Kantor Bupati Berau Kalimantan Timur, Badan Informasi Geospasial (BIG) menandatangani Nota Kesepakatan Bersama (NKB) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.  Penandatanganan NKB antara BIG dengan Pemprov Kaltim dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan, pengembangan, dan pemanfaatan data serta informasi geospasial untuk pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.

Ruang lingkup NKB ini meliputi: (1) pengumpulan dan pengolahan data dan informasi geospasial; (2) penyimpanan dan pengamanan data dan informasi geospasial; (3) penyebarluasan data dan informasi geospasial; (4) penyediaan data dan informasi geospasial; (5) pemanfaatan bersama dan berbagi pakai data dan informasi geospasial; (6) penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait dengan data dan informasi gospasial;  (7) pembangunan dan pengembangan infrastruktur terkait informasi geospasial; dan (8) kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh BIG dan Pemprov Kaltim.

Penandatanganan NKB menjadi salah satu agenda rapat Kerja Pemprov Kaltim dengan tema "Melalui Rapat Kerja Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama Tahun 2014, Kita Tingkatkan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab / Kota Menuju Kaltim Maju 2018".Sesuai dengan tema raker tersebut, dalam pengelolaan daerah otonom, banyak hal yang perlu dikerjasamakan dan dikoordinasikan dengan BIG terkait dengan perbatasan, penataan ruang dan pemekaran daerah.  Untuk itu maka NKB ini sangat penting untuk dilaksanakan lebih lanjut dalam berbagai perjanjian kerja sama.

NKB ditandatangani oleh Kepala BIG dengan Gubernur Kalimantan Timur. Dalam penandatanganan dihadiri oleh Sestama BIG Budhy Andono Soenhadi, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, Duta Besar Republik Seychelles untuk Indonesia Nico Barito, PJ. Gubernur Kalimantan Utara, perwakilan dari Kemendagri, Pangdam Mulawarman, Kejaksaan Tinggi serta SKPD se-Provinsi Kalimantan Timur.

Nama rupabumi (toponim) sangat penting untuk menunjang perkembangan ekonomi regional maupun global, dapat merespon bencana secara cepat dan sebagai media global dalam komunikasi nasional maupun internasional.

Pentingnya toponim akan menjadi begitu terasa pada saat kebijakan AFTA diberlakukan. Toponim juga menjadi bagian dari sebuah agenda berita yang muncul di semua bahasa komunikasi sebagai pembeda, juga dalam memberitakan suatu lokasi bencana terjadi. Peranan media global dalam mempersepsikan toponim akan menjadi luas bahkan toponim bukan sekedar isu geografis, tetapi sudah menjadi isu sentral dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.

Toponim dan standarisasi penamaan sangat penting untuk dilakukan, khususnya ketika sebuah peta yang mengandung toponim menjadi sebuah alat untuk berkomunikasi baik secara nasional maupun internasional, utamanya dalam perkembangan ekonomi global di Indonesia. Standarisasi toponim tidak hanya berlaku untuk wilayah daratan, tetapi juga dalam penamaan lautan dan unsur geografisnya (toponym maritime). Terkait dengan hal tersebut, United Nations Group of Experts on Geographical Names Asia South East Division (UNGEGN ASE Division) mengadakan seminar dengan tema “ The Power of Place Names in Economic Development, Disaster Response and Global Media”.

Seminar yang dilaksanakan di Bandung, Selasa, 1 April 2014 ini dibuka oleh Kepala Badan Informasi Geospasial, Asep Karsidi mewakili Menteri Dalam Negeri. Pembukaan dilakukan dengan pemukulan gendang oleh Kepala BIG bersama dengan Chairman UNGEGN ASE Division Datuk Abdul Kadir Bin Taib, Dirjen Pemerintahan Umum (PUM) Depdagri Agung Mulyana, dan Setda Provinsi Jabar Wawan Ridwan.

Seminar diselenggarakan oleh UNGEGN ASE Division dan Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi didukung oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Seminar ini merupakan seminar kedua yang diselenggarakan UNGEGN ASE Division yang dirangkaikan dengan pertemuan divisi tahunan yang dilaksanakan 1-2 April 2014.

Indonesia terpilih menjadi tuan rumah berdasarkan kesepakatan pada pertemuan Divisi ASE 1 2013 di Brunei Darussalam. Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 300 peserta dari negara-negara anggota UNGEGN ASE Division yang terdiri dari 12 negara diantaranya : Indonesia, Bhutan, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Philipina, Singapura, Sri Lanka, Thailand dan Vietnam, juga dihadiri pula oleh Kementerian dan Lembaga serta SKPD Provinsi Jawa Barat terkait. Seminar diselenggarakan dalam rangka melaksanakan salah satu Resolusi UNCSGN No. 4 tahun 1967. Disebutkan bahwa setiap Negara anggota PBB disarankan mempunyai Otoritas Nama-Nama Geografis (National Geographical Names Authority) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta anggaran yang jelas untuk kegiatan pembakuan nama rupabumi, pedoman pengumpulan data dan publikasi nama-baku yang disebut gasetir (gazetteer) nama rupabumi untuk dipakai secara resmi oleh semua pihak (pemerintah, masyarakat). Pembakuan menyangkut tidak hanya menetapkan nama bakunya tetapi juga tata-cara penulisan nama dan fonetiknya, sehingga diucapkan sama oleh semua orang.

Saat ini Tim Nasional Pembakuan Rupabumi Indonesia telah membakukan sebanyak 13.466 pulau, Gasetir nama wilayah administrasi, 33 Provinsi, 377 kabupaten, 97 kota dan 6.458 kecamatan; Gasetir nama unsur alami telah dibakukan di 19 provinsi sebanyak 100.672 unsur alami (gunung, pegunungan, bukit, perbukitan, dataran tinggi, sungai, goa, mata air, air terjun, teluk, tanjung, rawa, danau, lembah , selat, semenanjung). Selain itu Tim Nasional Pembakuan Rupabumi telah mengadakan Bimbingan teknis untuk aparatur pemda sebanyak 180 aparatur dari 18 Provinsi, 51 Kabupaten, 7 kota dan Perwira TNI-AL serta pembentukan PPNR di 33 Provinsi, 117 Kabupaten dan 24 kota dan telah terbangun SIM Toponimi dan data wilayah.

Kepala Badan Informasi Geospasial, Asep Karsidi mengemukakan pemerintah RI sedang mendata kembali nama-nama geografis di seluruh wilayah Indonesia dan menertibkan penggunaan nama-nama geografis agar sesuai dengan sejarah atau asal-usul masyarakat setempat. Hingga saat ini jumlah pulau yang sudah dibakukan nama-namanya sejumlah 13.466 pulau, tukas Asep Karsidi.

Seminar ini terbagi dalam 3 sesi yaitu : Sesi 1 yang mengambil tema Essential Policy of Place Naming Towards Regiona Economic Development (Kebijakan Penting dalam Pemberian Nama Tempat Menuju Pembangunan Ekonomi Regional), moderator Multamia Retno Mayekti dengan pembicara Agung Mulyana dari Ditjen PUM dengan judul Pembakuan Nama Rupabumi dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Regional, Bangun Muljo Sukoco, ITS (Naming Geographic Names (Toponymy) Towards Regional Economic Development in Indonesia), Pangeran Haji Mahani Binti Pangeran Haji Achmad, Brunei Darussalam (Membina Kesepakatan Penamaan Tempat dalam Pembangunan Ekonomi : Suatu Tinjauan Awal dari Prespektif Sejarah), Triyono (Maritime, from Gazetteers to Marine Resource Management).

Sesi 2 dengan tema Successsful Disaster Response Start With a Standarized Place Names (Suksesnya Penanggulangan Bencana Dimulai dengan Nama Tempat yang Baku), moderator Budi Sulistyo (KKP) dengan pembicara Hartono (Toponym in Natural Disaster Management : Some Indonesian Examples), Rajapaksha, Srilanka (The of Place Names in Economic Development, Disaster Response and Global Media), Suhardja D. Wiramihardja (Beyond the Blue Horizon and Behind the Dark Sky of Tatar Pasundan), R.W. Matindas (Toward the Speeding up of the Availability of Geographical Names and Geospatial Information within the Asean Communities and beyond), dan Gede Suantika (Strategy of Geological Hazard Mitigation in Indonesia).

Sesi 3, dengan tema Place Names as Identify in Global Media, dengan moderator Suhardja D. Wiramihardja dengan pembicara Multamia Retno (the Power of Place Names in the Global Media), Muhammad Hadi Md Melayong, Brunei Darussalam (Pengaruh Melayu Islam Beraja dalam Penamaan Geografi), Andri Hernandi (Arti Penting Toponim dalam Persepektif Media Global), dan Hjh Norati Binti Bakar, Brunei Darussalam (Penamaan Geo : Mempromosi Kearifan Tempatan Membangun).

One Data One Map merupakan implementasi dari kebijakan nasional yaitu One Map Policy. Kaltim merupakan provinsi pertama yang telah meluncurkan program one data one map. Program ini merupakan salah satu upaya untuk menyelesaian permasalahan yang dihadapi Kaltim saat ini yaitupersoalan tumpang tindih perijinan lahan.

Bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meluncurkan program One Data One Map, pada 2 April 2014, di Samarinda, bersamaan dengan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) se-Provinsi Kalimantan Timur. Program ini dikembangkan untuk menjadi Center of Exellence di bidang pengolahan data dan analisis pembangunan melalui sinergi antar instansi pemerintah pusat dan daerah. Informasi Geospasial pada tiap-tiap sektor pembangunan tersaji dan dapat diakses dengan mudah melalui alamat website: onedataonemap.kaltimprov.go.id

Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak, menekankan pentingnya program One Data One Map ini, dimana diharapkan tidak terjadi lagi tumpang tindih pennggunaan lahan, khususnya terhadap tata kelola lahan yang akan digunakan untuk pembangunan, tandasnya. Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim, hingga saat ini tercatat 742 kasus tumpang tindih lahan terjadi di Kaltim.

Dengan adanya program One Data One Map, Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki satu data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi, untuk meningkatkan kemampuan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, bermutu, dan akuntabel bagi provinsi dan kabupaten/kota dengan perencanaan  pembangunan yang komprehensif, serta kemampuan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya.

Saat ini, Program One Data One Map Provinsi Kalimantan Timur diawali dengan mengembangkan penyediaan data dan analisis pendukung pengambilan keputusan untuk 4 (empat) sektor utama yaitu: ekonomi, industri, infrastruktur, dan sosial budaya. Sebagai studi kasus pemanfaatan programOne Data One Map, adalah program Food-Rice Estate dalam mencapai ketahanan pangan Provinsi Kalimantan Timur.

Lebih lanjut, Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial BIG, Dr. Yusuf Surachman, menyampaikan bahwa One Data One Map merupakan wujud nyata implementasi Kebijakan Satu Peta (One Map Policy), sesuai diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013. BIG mendukung penuh program One Data One Map ini, dengan menjamin ketersediaan dan akses informasi geospasial baik Informasi Geospasial Dasar maupun Tematik, dengan membangun Infrastruktur Informasi Geospasial yang andal. BIG mendorong penggunaan informasi geospasial dalam kegiatan pemerintah dan masyarakat umum melalui kerjasama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Kerjasama yang harmonis antara Badan Informasi Geospasial dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui program One Data One Map ini, diharapkan dapat menyajikan informasi geospasial untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Setelah selama empat tahun Malaysia menjadi pimpinan UNGEGN ASE Division periode 2010-2014, kini giliran Filipina menjadi pimpinannya untuk periode 2014-2018. Pemilihan dilaksanakan secara musyawarah untuk pencapaian cita-cita bersama seluruh anggota UNGEGN ASE yang berjumlah 12 negara Asia Selatan dan Timur.

Acara pemilihan dilaksanakan 2 April 2014 di Bandung, pada hari kedua setelah hari pertama dengan kegiatan seminar internasional yang bertajuk “The Power of Place Names in Economic Development, Disaster Response and Global Media”. UNGEGN ASE Division beranggotakan 12 negara yaitu Indonesia, Bhutan, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Philipina, Singapura, Sri Lanka, Thailand dan Vietnam.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Asep Karsidi sebagai Ketua Pelaksana Timnas Pembakuan Nama Rupabumi serta dilanjutkan dengan laporan Ketua UNGEGN ASE Division Periode 2010 - 2014 Datuk Prof. Sr Dr. Abdul Kadir Bin Taib.

Dengan musyawarah dan mufakat, maka terpilih Peter N. Tiangco dari Philipina sebagai Pimpinan UNGEGN ASE Division Periode 2014-2018. Pimpinan UNGEGN ASE Division sebelumnya Datuk Prof. Sr Dr. Abdul Kadir Bin Taib mengharapkan pimpinan divisi yang baru terus mendukung peningkatan kegiatan penamaan rupabumi, di negara-negara anggota mengingat pentingnya toponim dalam mitigasi bencana, administrasi pemerintahan, perekonomian dan komunikasi antar negara.

Ia juga mengharapkan pimpinan divisi mengambil alih basisdata toponim 12 negara anggota divisi Asia Selatan dan Timur yang masih dipegang Australia, berhubung semuanya 12 negara ASE menjadi bagian dari Asia Pasifik bersama Ausralia.

Acara dilanjutkan dengan laporan dari masing-masing Negara anggota UNGEGN ASE Division, diantaranya laporan dari Ketua Komite Nasional Nama Rupabumi Brunei Darussalam, Chairman of National Committee on Geographical Names (JKNG), Laporan dari Malaysia (Malaysian National Committee on Geographical Names, MNCGN), Thailand, Philipina, Singapura, Srilanka dan Vietnam.

Laporan dari Indonesia (Country Report) dibacakan oleh perwakilan dari Indonesia, Esther Rajagukguk. Pada laporannya Rajagukguk mengatakan Indonesia telah membentuk Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, update website dan newsletter, membuat penghargaan mengenang Prof. Jacub Rais, updating regional map dan gasetir. Kegiatan yang telah dilakukan di tingkat nasional diantaranya, pengumpulan dan pengolahan data toponim dari Timnas Pembakuan Nama Rupabumi dan PPNR Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, standarisasi/pembakuan nama rupabumi, penyelenggaraan seminar nasional dan internasional terkait dengan toponim atau penamaan rupabumi serta pengembangan PPNR sebanyak 33 provinsi, 115 kabupaten dan 24 kota. Kegiatan lainnya adalah akan mengikuti pertemuan UNGEGN di New York 28 April hingga 2 Mei 2014 mendatang. Untuk pertemuan UNGEGN ASE division ke-3 akan diselenggarakan di Hanoi Vietnam pada Mei 2016.

Nama rupabumi dan sejarahnya merupakan jati diri dan identitas suatu bangsa, termasuk Indonesia. Oleh karenanya sangat penting untuk dipertahankan. Sebuah nama rupabumi mengandung makna sejarah dan memaknai nama rupabumi akan dapat mencerminkan keberadaan suatu bangsa dengan berbagai peradabannya.

Demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi pada pertemuan Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi (Timnas PNR) dan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi (PPNR) yang diselenggarakan pada 1-2 April 2014 di Bandung Jawa Barat. Selanjutnya Gamawan Fauzi mengatakan, pembakuan nama rupabumi bukanlah pekerjaan sepele, justru merupakan pekerjaan besar berskala nasional dan internasional. Nama rupabumi sebagai sumber informasi dan komunikasi untuk pengambilan keputusan serta membantu kerjasama di antara organisasi lokal, nasional dan internasional, kenyamanan dan ketertiban sosial, tertib administrasi pemerintahan, membangun karakter bangsa, melestarikan warisan budaya serta membangun jati diri bangsa.

Mendagri juga berharap agar Timnas PNR dan PPNR melakukan percepatan pembakuan nama rupabumi di daerah. Tim diharapkan melaksanakan tugas dengan akurat, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam bekerja tim pelaksana dengan dukungan kelompok pakar dan sekretariat kelompok kerja dapat bersinergi dalam melahirkan Gasetir Nasional. PPNR Provinsi dan Kabupaten/Kota agar berperan aktif dalam mengikuti pembinaan kelembagaan dan bimtek yang diselenggarakan Timnas PNR sebagai pembekalan guna pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Selanjutnya Kepala BIG Asep Karsidi menyampaikan bahwa dalam memberi nama atau mengganti nama geografis secara sembarangan tanpa memperhatikan kaitan dengan masyarakat setempat akan berakibat hilangnya identitas dan jati diri masyarakat tersebut.

Walaupun kata William Shakespeare What’s in a name? Apa arti sebuah nama? sangat populer, namun pemberian nama-nama tempat atau nama-nama geografis mencerminkan doa dan keterikatan batin antara manusia dengan alam sekitarnya. Dibalik nama-nama tempat ini terdapat makna tertentu yang berhubungan dengan masyarakat yang bermukim di sekitarnya.

Pertemuan ini merupakan pertemuan Kelembagaan Pertama antara anggota Tim Nasional, Tim Pelaksana, Kelompok Pakar, Kelompok Kerja, Sekretariat dan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi (PPNR) daerah sejak lahirnya Peraturan Presiden No.112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi. Berdasarkan Perpres tersebut, otoritas pembakuan nama rupabumi nasional ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Timnas Pembakuan Nama Rupabumi (PNR), dengan anggota yaitu Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) selaku Sekretaris I Timnas PNR dm Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri selaku Sekretaris 2.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Asep Karsidi selaku Sekretaris I Timnas Pembakuan Nama Rupabumi (PNR) serta sebagai Ketua Tim Pelaksana Timnas Pembakuan Nama Rupabumi melaporkan hasil capaiannya kepada Ketua Timnas PNR, Menteri Dalam Negeri. Hasil capaian tersebut meliputi : Gasetir nama pulau, jumlah pulau di Indonesia yang sudah dibakukan namanya sebanyak 13.466 pulau; Gasetir nama wilayah administrasi sebanyak 33 Provinsi, 377 Kabupaten, 97 Kota dan 6.458 Kecamatan; Gasetir nama unsur alami telah dibakukan di 19 Provinsi sebanyak 100.672 unsur alami (gunung, pegunungan, bukit, perbukitan, dataran tinggi, sungai, goa, mata air, air terjun, teluk, tanjung, rawa, danau, lembah, selat, semenanjung).

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, semakin menguatkan arti pentingnya pembakuan nama rupabumi. Nama rupabumi merupakan salah satu Informasi Geospasial Dasar yang perlu dibakukan dalam bentuk Gasetir Nasional. Capaian kinerja Timnas PNR dan PPNR akan terus dilanjutkan dengan verifikasi nama rupabumi unsur alami yang berlangsung hingga akhir tahun 2014. Agenda tahun 2015-2017 adalah verifikasi nama rupabum buatan dan dilanjutkan pada 2018-2020 dengan verifikasi nama rupabumi warisan budaya, demikian lanjut Asep Karsidi.