Informasi Geospasial Mendukung Pembangunan Daerah Tertinggal
Informasi Geospasial Dasar dan Tematik sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan
daerah tertinggal di Indonesia. Untuk itu diperlukan suatu dukungan penyediaan data dinamis yang
sahih, terkini, sesuai dengan kenyataan dan mewakili daerah tertinggal. Sesuai dengan amanah
Undang-Undang No.4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial yang menyatakan bahwa
pemerintah dalam hal ini Badan Informasi Geospasial (BIG) menjamin ketersediaan dan akses
informasi geospasial yang handal serta dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, program
Pemerintah melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI), mencakup seluruh wilayah Indonesia, termasuk didalamnya daerah tertinggal. MP3EI
merupakan program untuk mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih maju melalui
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkeadilan dan berkelanjutan. Fokus pengembangan strategi
percepatan pembangunan diletakkan pada 8 program diantaranya pertanian, pertambangan,
energi, kelautan, pariwisata dan telematika serta pengembangan kawasan strategis. Informasi
geospasial sangat dibutuhkan untuk mendukung program percepatan pembangunan tersebut.
Dukungan penyediaan data geospasial dapat berupa pengelolaan sistem pengembangan wilayah
daerah tertinggal melalui pemanfaatan Indonesian Geospasial Data Infrastructure (Ina-SDI) dan
simulasi sistem pengembangan wilayah daerah tertinggal berbasis Sistim Informasi Geografis (GIS).
Daerah tertinggal pada umumnya dicirikan dengan kualitas sumber daya manusia yang relatif
rendah, serta keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi,
kesehatan, pendidikan dan pelayanan lainya. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat di daerah
tertinggal mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial. Daerah tertinggal di
Indonesia berjumlah 183 kabupaten dengan karakteristik potensi wilayahnya yang continental
(sebagian besar daratan), marine (sebagian besar lautan) dan regional (utamanya perbatasan).
Sebaran daerah tertinggal pada Koridor Ekonomi Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi berada
pada wilayah penyangga. Sedangkan sebaran daerah tertinggal di koridor Ekonomi Bali-Nusa
Tenggara, Papua, Kepulauan Maluku berada pada wilayah utama.
RPJMN 2010 – 2014 menyatakan bahwa tingkat kesenjangan pembangunan antar wilayah masih
tinggi. Demikian juga dengan perkembangan kawasan pertumbuhan yang diharapkan menjadi
penggerak daerah tertinggal dan kawasan perbatasan belum optimal. Kedua hal ini menunjukan
belum adanya keterkaitan dan intergrasi ekonomi wilayah dalam sistem pengembangan wilayah.
Dari 183 kabupaten tertinggal, 14 kabupaten diantaranya termasuk dalam kategori
kawasan/strategis di kawasan pengembangan ekonomi terpadu, 20 kabupaten masuk dalam
kawasan perbatasan, dan 15 kabupaten masuk dalam Kawasan Strategis Nasional. Pusat-pusat
pertumbuhan tersebut harus terkoneksi dengan pembangunan daerah tertinggal dalam suatu
sistem pengembangan wilayah yang sinergis.
Dalam rangka meningkatkan sinergi antar instansi dan pemanfaatan informasi geospasial, BIG dan
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) bekerjasama untuk mendukung percepatan
pembangunan daerah tertinggal. Kerjasama ini ditujukan untuk mewujudkan capaian program
pembangunan 2025 dengan memperhatikan aspek di daerah tertinggal. Sebagaimana diketahui,
KPDT merupakan pelaksana pemerintah di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal. Dalam rangka
membangun kerjasama dan koordinasi antara KPDT dan BIG, Menteri KPDT, Ahmad Helmy Faishal
Zaini pada Senin, 22 Juli 2014 melakukan kunjungan kerja ke kantor BIG di Cibinong. Dalam
kunjungan kerja ini dilakukan penandatanganan nota Kesepahaman Bersama antara BIG dan KPDT.
Untuk mendukung program percepatan pembangunan daerah tertinggal, BIG menyediakan
dukungan sistem data spasial untuk perencanaan berbasis keruangan dalam membuat kebijakan
dan aplikasi pemanfaatan data spasial untuk penyusunan Rencana Tara Ruang Wilayah (RTRW) di
wilayah Kabupaten tertinggal. Dukungan BIG diwujudkan dalam bentuk pengembangan Sistem
Informasi Spasial Pembangunan Daerah Tertinggal (SISPA-PDT), dan telah diluncurkan tanggal 12
Juni 2012 lalu. SISPA-PDT tersebut sangat diperlukan dalam menunjang pembangunan daerah
tertinggal. Oleh karena itu, kerjasama antara BIG dan KPDT langsung ditindaklanjuti dengan
pelatihan dalam bentuk bimbingan teknis mengenai Ina-Geoportal dan SISPA-PDT bertempat di
Balai Diklat BIG pada hari yang sama. Pelatihan akan diikuti oleh sejumlah pejabat struktural dari
KPDT.
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama BIG
F. Wahyutomo
Informasi Geospasial Dasar dan Tematik sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan
daerah tertinggal di Indonesia. Untuk itu diperlukan suatu dukungan penyediaan data dinamis yang
sahih, terkini, sesuai dengan kenyataan dan mewakili daerah tertinggal. Sesuai dengan amanah
Undang-Undang No.4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial yang menyatakan bahwa
pemerintah dalam hal ini Badan Informasi Geospasial (BIG) menjamin ketersediaan dan akses
informasi geospasial yang handal serta dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, program
Pemerintah melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI), mencakup seluruh wilayah Indonesia, termasuk didalamnya daerah tertinggal. MP3EI
merupakan program untuk mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih maju melalui
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkeadilan dan berkelanjutan. Fokus pengembangan strategi
percepatan pembangunan diletakkan pada 8 program diantaranya pertanian, pertambangan,
energi, kelautan, pariwisata dan telematika serta pengembangan kawasan strategis. Informasi
geospasial sangat dibutuhkan untuk mendukung program percepatan pembangunan tersebut.
Dukungan penyediaan data geospasial dapat berupa pengelolaan sistem pengembangan wilayah
daerah tertinggal melalui pemanfaatan Indonesian Geospasial Data Infrastructure (Ina-SDI) dan
simulasi sistem pengembangan wilayah daerah tertinggal berbasis Sistim Informasi Geografis (GIS).
Daerah tertinggal pada umumnya dicirikan dengan kualitas sumber daya manusia yang relatif
rendah, serta keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi,
kesehatan, pendidikan dan pelayanan lainya. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat di daerah
tertinggal mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial. Daerah tertinggal di
Indonesia berjumlah 183 kabupaten dengan karakteristik potensi wilayahnya yang continental
(sebagian besar daratan), marine (sebagian besar lautan) dan regional (utamanya perbatasan).
Sebaran daerah tertinggal pada Koridor Ekonomi Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi berada
pada wilayah penyangga. Sedangkan sebaran daerah tertinggal di koridor Ekonomi Bali-Nusa
Tenggara, Papua, Kepulauan Maluku berada pada wilayah utama.
RPJMN 2010 – 2014 menyatakan bahwa tingkat kesenjangan pembangunan antar wilayah masih
tinggi. Demikian juga dengan perkembangan kawasan pertumbuhan yang diharapkan menjadi
penggerak daerah tertinggal dan kawasan perbatasan belum optimal. Kedua hal ini menunjukan
belum adanya keterkaitan dan intergrasi ekonomi wilayah dalam sistem pengembangan wilayah.
Dari 183 kabupaten tertinggal, 14 kabupaten diantaranya termasuk dalam kategori
kawasan/strategis di kawasan pengembangan ekonomi terpadu, 20 kabupaten masuk dalam
kawasan perbatasan, dan 15 kabupaten masuk dalam Kawasan Strategis Nasional. Pusat-pusat
pertumbuhan tersebut harus terkoneksi dengan pembangunan daerah tertinggal dalam suatu
sistem pengembangan wilayah yang sinergis.
Dalam rangka meningkatkan sinergi antar instansi dan pemanfaatan informasi geospasial, BIG dan
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) bekerjasama untuk mendukung percepatan
pembangunan daerah tertinggal. Kerjasama ini ditujukan untuk mewujudkan capaian program
pembangunan 2025 dengan memperhatikan aspek di daerah tertinggal. Sebagaimana diketahui,
KPDT merupakan pelaksana pemerintah di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal. Dalam rangka
membangun kerjasama dan koordinasi antara KPDT dan BIG, Menteri KPDT, Ahmad Helmy Faishal
Zaini pada Senin, 22 Juli 2014 melakukan kunjungan kerja ke kantor BIG di Cibinong. Dalam
kunjungan kerja ini dilakukan penandatanganan nota Kesepahaman Bersama antara BIG dan KPDT.
Untuk mendukung program percepatan pembangunan daerah tertinggal, BIG menyediakan
dukungan sistem data spasial untuk perencanaan berbasis keruangan dalam membuat kebijakan
dan aplikasi pemanfaatan data spasial untuk penyusunan Rencana Tara Ruang Wilayah (RTRW) di
wilayah Kabupaten tertinggal. Dukungan BIG diwujudkan dalam bentuk pengembangan Sistem
Informasi Spasial Pembangunan Daerah Tertinggal (SISPA-PDT), dan telah diluncurkan tanggal 12
Juni 2012 lalu. SISPA-PDT tersebut sangat diperlukan dalam menunjang pembangunan daerah
tertinggal. Oleh karena itu, kerjasama antara BIG dan KPDT langsung ditindaklanjuti dengan
pelatihan dalam bentuk bimbingan teknis mengenai Ina-Geoportal dan SISPA-PDT bertempat di
Balai Diklat BIG pada hari yang sama. Pelatihan akan diikuti oleh sejumlah pejabat struktural dari
KPDT.
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama BIG
F. Wahyutomo
