One Data One Map merupakan implementasi dari kebijakan nasional yaitu One Map Policy. Kaltim merupakan provinsi pertama yang telah meluncurkan program one data one map. Program ini merupakan salah satu upaya untuk menyelesaian permasalahan yang dihadapi Kaltim saat ini yaitupersoalan tumpang tindih perijinan lahan.

Bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meluncurkan program One Data One Map, pada 2 April 2014, di Samarinda, bersamaan dengan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) se-Provinsi Kalimantan Timur. Program ini dikembangkan untuk menjadi Center of Exellence di bidang pengolahan data dan analisis pembangunan melalui sinergi antar instansi pemerintah pusat dan daerah. Informasi Geospasial pada tiap-tiap sektor pembangunan tersaji dan dapat diakses dengan mudah melalui alamat website: onedataonemap.kaltimprov.go.id

Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak, menekankan pentingnya program One Data One Map ini, dimana diharapkan tidak terjadi lagi tumpang tindih pennggunaan lahan, khususnya terhadap tata kelola lahan yang akan digunakan untuk pembangunan, tandasnya. Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim, hingga saat ini tercatat 742 kasus tumpang tindih lahan terjadi di Kaltim.

Dengan adanya program One Data One Map, Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki satu data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi, untuk meningkatkan kemampuan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, bermutu, dan akuntabel bagi provinsi dan kabupaten/kota dengan perencanaan  pembangunan yang komprehensif, serta kemampuan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya.

Saat ini, Program One Data One Map Provinsi Kalimantan Timur diawali dengan mengembangkan penyediaan data dan analisis pendukung pengambilan keputusan untuk 4 (empat) sektor utama yaitu: ekonomi, industri, infrastruktur, dan sosial budaya. Sebagai studi kasus pemanfaatan programOne Data One Map, adalah program Food-Rice Estate dalam mencapai ketahanan pangan Provinsi Kalimantan Timur.

Lebih lanjut, Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial BIG, Dr. Yusuf Surachman, menyampaikan bahwa One Data One Map merupakan wujud nyata implementasi Kebijakan Satu Peta (One Map Policy), sesuai diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013. BIG mendukung penuh program One Data One Map ini, dengan menjamin ketersediaan dan akses informasi geospasial baik Informasi Geospasial Dasar maupun Tematik, dengan membangun Infrastruktur Informasi Geospasial yang andal. BIG mendorong penggunaan informasi geospasial dalam kegiatan pemerintah dan masyarakat umum melalui kerjasama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Kerjasama yang harmonis antara Badan Informasi Geospasial dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui program One Data One Map ini, diharapkan dapat menyajikan informasi geospasial untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.