One Data One Map merupakan implementasi dari kebijakan nasional yaitu One Map Policy. Kaltim merupakan provinsi pertama yang telah meluncurkan program one data one map. Program ini merupakan salah satu upaya untuk menyelesaian permasalahan yang dihadapi Kaltim saat ini yaitupersoalan tumpang tindih perijinan lahan.

Bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meluncurkan program One Data One Map, pada 2 April 2014, di Samarinda, bersamaan dengan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) se-Provinsi Kalimantan Timur. Program ini dikembangkan untuk menjadi Center of Exellence di bidang pengolahan data dan analisis pembangunan melalui sinergi antar instansi pemerintah pusat dan daerah. Informasi Geospasial pada tiap-tiap sektor pembangunan tersaji dan dapat diakses dengan mudah melalui alamat website: onedataonemap.kaltimprov.go.id

Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak, menekankan pentingnya program One Data One Map ini, dimana diharapkan tidak terjadi lagi tumpang tindih pennggunaan lahan, khususnya terhadap tata kelola lahan yang akan digunakan untuk pembangunan, tandasnya. Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim, hingga saat ini tercatat 742 kasus tumpang tindih lahan terjadi di Kaltim.

Dengan adanya program One Data One Map, Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki satu data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi, untuk meningkatkan kemampuan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, bermutu, dan akuntabel bagi provinsi dan kabupaten/kota dengan perencanaan  pembangunan yang komprehensif, serta kemampuan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya.

Saat ini, Program One Data One Map Provinsi Kalimantan Timur diawali dengan mengembangkan penyediaan data dan analisis pendukung pengambilan keputusan untuk 4 (empat) sektor utama yaitu: ekonomi, industri, infrastruktur, dan sosial budaya. Sebagai studi kasus pemanfaatan programOne Data One Map, adalah program Food-Rice Estate dalam mencapai ketahanan pangan Provinsi Kalimantan Timur.

Lebih lanjut, Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial BIG, Dr. Yusuf Surachman, menyampaikan bahwa One Data One Map merupakan wujud nyata implementasi Kebijakan Satu Peta (One Map Policy), sesuai diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013. BIG mendukung penuh program One Data One Map ini, dengan menjamin ketersediaan dan akses informasi geospasial baik Informasi Geospasial Dasar maupun Tematik, dengan membangun Infrastruktur Informasi Geospasial yang andal. BIG mendorong penggunaan informasi geospasial dalam kegiatan pemerintah dan masyarakat umum melalui kerjasama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Kerjasama yang harmonis antara Badan Informasi Geospasial dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui program One Data One Map ini, diharapkan dapat menyajikan informasi geospasial untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Setelah selama empat tahun Malaysia menjadi pimpinan UNGEGN ASE Division periode 2010-2014, kini giliran Filipina menjadi pimpinannya untuk periode 2014-2018. Pemilihan dilaksanakan secara musyawarah untuk pencapaian cita-cita bersama seluruh anggota UNGEGN ASE yang berjumlah 12 negara Asia Selatan dan Timur.

Acara pemilihan dilaksanakan 2 April 2014 di Bandung, pada hari kedua setelah hari pertama dengan kegiatan seminar internasional yang bertajuk “The Power of Place Names in Economic Development, Disaster Response and Global Media”. UNGEGN ASE Division beranggotakan 12 negara yaitu Indonesia, Bhutan, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Philipina, Singapura, Sri Lanka, Thailand dan Vietnam.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Asep Karsidi sebagai Ketua Pelaksana Timnas Pembakuan Nama Rupabumi serta dilanjutkan dengan laporan Ketua UNGEGN ASE Division Periode 2010 - 2014 Datuk Prof. Sr Dr. Abdul Kadir Bin Taib.

Dengan musyawarah dan mufakat, maka terpilih Peter N. Tiangco dari Philipina sebagai Pimpinan UNGEGN ASE Division Periode 2014-2018. Pimpinan UNGEGN ASE Division sebelumnya Datuk Prof. Sr Dr. Abdul Kadir Bin Taib mengharapkan pimpinan divisi yang baru terus mendukung peningkatan kegiatan penamaan rupabumi, di negara-negara anggota mengingat pentingnya toponim dalam mitigasi bencana, administrasi pemerintahan, perekonomian dan komunikasi antar negara.

Ia juga mengharapkan pimpinan divisi mengambil alih basisdata toponim 12 negara anggota divisi Asia Selatan dan Timur yang masih dipegang Australia, berhubung semuanya 12 negara ASE menjadi bagian dari Asia Pasifik bersama Ausralia.

Acara dilanjutkan dengan laporan dari masing-masing Negara anggota UNGEGN ASE Division, diantaranya laporan dari Ketua Komite Nasional Nama Rupabumi Brunei Darussalam, Chairman of National Committee on Geographical Names (JKNG), Laporan dari Malaysia (Malaysian National Committee on Geographical Names, MNCGN), Thailand, Philipina, Singapura, Srilanka dan Vietnam.

Laporan dari Indonesia (Country Report) dibacakan oleh perwakilan dari Indonesia, Esther Rajagukguk. Pada laporannya Rajagukguk mengatakan Indonesia telah membentuk Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, update website dan newsletter, membuat penghargaan mengenang Prof. Jacub Rais, updating regional map dan gasetir. Kegiatan yang telah dilakukan di tingkat nasional diantaranya, pengumpulan dan pengolahan data toponim dari Timnas Pembakuan Nama Rupabumi dan PPNR Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, standarisasi/pembakuan nama rupabumi, penyelenggaraan seminar nasional dan internasional terkait dengan toponim atau penamaan rupabumi serta pengembangan PPNR sebanyak 33 provinsi, 115 kabupaten dan 24 kota. Kegiatan lainnya adalah akan mengikuti pertemuan UNGEGN di New York 28 April hingga 2 Mei 2014 mendatang. Untuk pertemuan UNGEGN ASE division ke-3 akan diselenggarakan di Hanoi Vietnam pada Mei 2016.

Nama rupabumi dan sejarahnya merupakan jati diri dan identitas suatu bangsa, termasuk Indonesia. Oleh karenanya sangat penting untuk dipertahankan. Sebuah nama rupabumi mengandung makna sejarah dan memaknai nama rupabumi akan dapat mencerminkan keberadaan suatu bangsa dengan berbagai peradabannya.

Demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi pada pertemuan Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi (Timnas PNR) dan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi (PPNR) yang diselenggarakan pada 1-2 April 2014 di Bandung Jawa Barat. Selanjutnya Gamawan Fauzi mengatakan, pembakuan nama rupabumi bukanlah pekerjaan sepele, justru merupakan pekerjaan besar berskala nasional dan internasional. Nama rupabumi sebagai sumber informasi dan komunikasi untuk pengambilan keputusan serta membantu kerjasama di antara organisasi lokal, nasional dan internasional, kenyamanan dan ketertiban sosial, tertib administrasi pemerintahan, membangun karakter bangsa, melestarikan warisan budaya serta membangun jati diri bangsa.

Mendagri juga berharap agar Timnas PNR dan PPNR melakukan percepatan pembakuan nama rupabumi di daerah. Tim diharapkan melaksanakan tugas dengan akurat, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam bekerja tim pelaksana dengan dukungan kelompok pakar dan sekretariat kelompok kerja dapat bersinergi dalam melahirkan Gasetir Nasional. PPNR Provinsi dan Kabupaten/Kota agar berperan aktif dalam mengikuti pembinaan kelembagaan dan bimtek yang diselenggarakan Timnas PNR sebagai pembekalan guna pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Selanjutnya Kepala BIG Asep Karsidi menyampaikan bahwa dalam memberi nama atau mengganti nama geografis secara sembarangan tanpa memperhatikan kaitan dengan masyarakat setempat akan berakibat hilangnya identitas dan jati diri masyarakat tersebut.

Walaupun kata William Shakespeare What’s in a name? Apa arti sebuah nama? sangat populer, namun pemberian nama-nama tempat atau nama-nama geografis mencerminkan doa dan keterikatan batin antara manusia dengan alam sekitarnya. Dibalik nama-nama tempat ini terdapat makna tertentu yang berhubungan dengan masyarakat yang bermukim di sekitarnya.

Pertemuan ini merupakan pertemuan Kelembagaan Pertama antara anggota Tim Nasional, Tim Pelaksana, Kelompok Pakar, Kelompok Kerja, Sekretariat dan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi (PPNR) daerah sejak lahirnya Peraturan Presiden No.112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi. Berdasarkan Perpres tersebut, otoritas pembakuan nama rupabumi nasional ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Timnas Pembakuan Nama Rupabumi (PNR), dengan anggota yaitu Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) selaku Sekretaris I Timnas PNR dm Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri selaku Sekretaris 2.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Asep Karsidi selaku Sekretaris I Timnas Pembakuan Nama Rupabumi (PNR) serta sebagai Ketua Tim Pelaksana Timnas Pembakuan Nama Rupabumi melaporkan hasil capaiannya kepada Ketua Timnas PNR, Menteri Dalam Negeri. Hasil capaian tersebut meliputi : Gasetir nama pulau, jumlah pulau di Indonesia yang sudah dibakukan namanya sebanyak 13.466 pulau; Gasetir nama wilayah administrasi sebanyak 33 Provinsi, 377 Kabupaten, 97 Kota dan 6.458 Kecamatan; Gasetir nama unsur alami telah dibakukan di 19 Provinsi sebanyak 100.672 unsur alami (gunung, pegunungan, bukit, perbukitan, dataran tinggi, sungai, goa, mata air, air terjun, teluk, tanjung, rawa, danau, lembah, selat, semenanjung).

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, semakin menguatkan arti pentingnya pembakuan nama rupabumi. Nama rupabumi merupakan salah satu Informasi Geospasial Dasar yang perlu dibakukan dalam bentuk Gasetir Nasional. Capaian kinerja Timnas PNR dan PPNR akan terus dilanjutkan dengan verifikasi nama rupabumi unsur alami yang berlangsung hingga akhir tahun 2014. Agenda tahun 2015-2017 adalah verifikasi nama rupabum buatan dan dilanjutkan pada 2018-2020 dengan verifikasi nama rupabumi warisan budaya, demikian lanjut Asep Karsidi.